LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 42, 43, dan 44 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dirumuskan sebagai:

(1) unsur pelaksana akademik di lingkungan perguruan tinggi yang mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat penelitian, serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan,

(2) Pusat pengabdian kepada masyarakat merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM STIPER) merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh unit layanan, pusat-pusat kajian, fakultas, jurusan, bagian, kelompok dan perorangan, mengusahakan pengendalian dalam hal penggunaan sumber daya, serta mengusahakan pengembangan dan peningkatan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PROFIL LPPM STIPER

Visi dan Misi

VISI

Menjadikan lembaga yang unggul, terpercaya dan mandiri di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya pada pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan.

MISI

Meningkatkan dan mewujudkan jalinan kerjasama internal dan eksternal.
Mengembangkan dan mewujudkan produk-produk unggulan hasil penelitian dan pemberdayaan pada masyarakat.
Meningkatkan dan mengembangkan perolehan Hak Kekayaan Intelektual untuk hasil penelitian dan pemberdayaan pada masyarakat dalam rangka perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
Meningkatkan kemandirian lembaga dan pusat-pusat penelitian pemberdayaan pada masyarakat.
Meningkatkan kemampuan dan peran serta dosen dan mahasiswa dalam penelitian dan pemberdayaan pada masyarakat.
Penciptaan image building.

Program dan Kebijakan

PROGRAM DASAR
Peningkatan produktivitas dan kualitas riset.
Peningkatan kapabilitas peraihan HaKI dan atau paten.
Pembangunan kemitraan dan kolaborasi efektif.

KEBIJAKAN DAN PROGRAM UTAMA
1. Kebijakan untuk mencapai produktivitas dan kualitas:

Pengembangan roadmap penelitian, pemrioritasan riset dasar.
Insentif riset kompetitif UNS.
Peningkatan kompetensi peneliti dalam publikasi hasil riset.
Peningkatan kompetensi peneliti dlm meraih dana penelitian.
Pembangunan jejaring riset internal dan eksternal.

2. Kebijakan untuk peraihan HaKI dan atau paten:

Peningkatan kompetensi staf akademik dan mahasiswa untuk menghasilkan inovasi dan barang ciptaan.
Insentif desain dan inovasi unggulan.
Peningkatan kompetensi paten drafting, HaKI, dan desain industri berbasis inovasi dan budaya lokal

3. Kebijakan untuk memperluas kemitraan dan kolaborasi yang efektif:

Pembangunan kemitraan dan kolaborasi yang efektif untuk memasarkan inovasi/keunggulan.
Pengembangan revenue generating unit terpadu dlm pemasaran inovasi/keunggulan.

Pusat Studi di lingkungan STIPER

Pusat Pengembangan Kewirausahaan (PPKwu)
Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH)
Pusat Informasi Pembangunan Wilayah (PIPW)
Pusat Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (PUSPARI)
Pusat Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Biodiversitas (P3BB)
Pusat Penelitian dan Pengembangan Pangan, Gizi, dan Kesehatan Masyarakat (P4GKM)
Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah (PUSLITDESBANGDA)
Pusat Kajian dan Pengembangan Teknologi dan Kolaborasi Industri (PKPTKI)

PENJAMINAN MUTU

Penjaminan Mutu Internal

perguruan tinggi dikatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif), serta mampu memenuhi kebutuhan/memuaskan stakeholders (aspek induktif) yaitu kebutuhan masyarakat, dunia kerja dan profesional. Sehingga, perguruan tinggi harus mampu merencanakan, menjalankan dan mengendalikan suatu proses yang menjamin pencapaian mutu.

Untuk mewujudkan itu semua, diperlukan syarat-syarat normatif yang wajib dipenuhi oleh setiap PT. Syarat-syarat tersebut tertuang dalam beberapa asas, yaitu:

Landasan kebijakan implementasi

Landasan kebijakan implementasi meliputi:

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS
Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003 – 2010
Pedoman Penjaminan Mutu PT, Dikti 2003
Pokja Penjaminan Mutu (Quality Assurance), Dikti 2003
Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Selain kebijakan-kebijakan tersebut, SPMI di UB juga merujuk kepada instrumen akreditasi nasional yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan instrumen evaluasi Times Higher Education Supplement Quacquarelli Symons (THES-QS) sebagai standar internasional.

Unduhan

UNDANG-UNDANG

11 Tahun 2019: Perubahan atas UU 18 Tahun 2002: Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
03 Tahun 2016: Paten
28 Tahun 2014: Hak Cipta
11 Tahun 2014: Keinsinyuran
5 Tahun 2014: Aparatur Sipil Negara
12 Tahun 2012: Pendidikan Tinggi dan Penjelasan
14 Tahun 2005: Guru dan Dosen
20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya